EKONOMINEWS.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan.
Malah, hanya menghabiskan banyak anggaran, sementara dampak yang dihasilkan pun cenderung kurang baik.
“Menurut saya, kebijakan ini sekali lagi kebijakan yang semangatnya bagus, tapi faktanya merusak banyak hal.” “
Baca Juga:
Harga Terkini Redmi 13C di Flash Sale 11.11 Blibli
Target Investasi Tahun 2025 Mencapai Sekitar Rp1.900 Triliun, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
“Subsidi ini kan subsidi terbuka, mau siapa saja yang beli motor dan mobil kena (dapat) subsidi. Jadi tidak ada miskin, tidak ada kurang mampu, semua bisa dapat.”
“Artinya apa? mobil di Jakarta (kita ambil contoh Jakarta) akan bertambah macet. Karena dengan beli mobil baru, tidak mengurangi mobil lama, karena bukan konversi atau bukan penggantian, jadi asap emisinya tetap akan ada,” papar Karding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirut PT PLN di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023
Sementara, lanjutnya, uang Negara begitu banyak terbuang. Dimana subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta dan mobil listrik Rp80 juta.
Kalau satu orang Indonesia beli satu juta mobil listrik dengan subsidi Rp80 juta itu berapa berapa banyak subsidi yang dikeluarkan oleh negara. Sehingga mobilnya bertambah banyak, dan jalanan pun tambah macet.
Sehingga Politisi dari Fraksi PKB ini menilai jika kebijakan subsidi motor dan mobil listrik itu menjadi salah satu upaya untuk mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan (EBET), menurutnya hal itu merupakan kebijakan yang sangat terburu-buru dan tidak menarik.
Baca Juga:
Siap Dukung Sinergi Swasembada Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional Hadiri Rakor Kemenko Pangan
Hal ini dikhawatirkan akan terjadi ledakan jumlah motor dan mobil di Indonesia, tanpa mengurangi polusi yang ada.
Oleh karenanya ia berharap kebijakan tersebut perlu untuk dikaji ulang.
Kemudian pada kesempatan yang sama Ia juga mendorong PLN untuk mengawal proses transisi energi ke EBET sesuai dengan UU EBET. Karding meminta PLN untuk membuat gambaran nyata dan langkah-langkah konkret dalam proses pengawalan EBET ini.
“Saya mendorong pengawalan transisi energi baru dan energy terbarukan. Salah satu poinnya adalah UU tentang EBET (energi baru dan energi terbarukan) ini, banyak hal di dalamnya yang saya kira ke depan menjadi kendaraan untuk mendorong upaya kita melakukan transisi energi.”
Baca Juga:
Daftar Lengkap Semua Kementerian Kabinet Merah Putih Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024
“PLN sudah berusaha mendorong itu, tetapi saya ingin gambaran lebih nyata langkah-langkah konkret PLN dalam konteks soal energi baru terbarukan ini,” pungkasnya.***