Perlu Dikaji Kembali, Kebijakan Subsidi Motor dan Mobil Listrik Terkesan Terburu-buru

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 9 Februari 2023 - 08:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding. (Dok. Ekonominews.com)

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding. (Dok. Ekonominews.com)

EKONOMINEWS.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan.

Malah, hanya menghabiskan banyak anggaran, sementara dampak yang dihasilkan pun cenderung kurang baik.

“Menurut saya, kebijakan ini sekali lagi kebijakan yang semangatnya bagus, tapi faktanya merusak banyak hal.” “

“Subsidi ini kan subsidi terbuka, mau siapa saja yang beli motor dan mobil kena (dapat) subsidi. Jadi tidak ada miskin, tidak ada kurang mampu, semua bisa dapat.”

“Artinya apa? mobil di Jakarta (kita ambil contoh Jakarta) akan bertambah macet. Karena dengan beli mobil baru, tidak mengurangi mobil lama, karena bukan konversi atau bukan penggantian, jadi asap emisinya tetap akan ada,” papar Karding dalam  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirut PT PLN di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023

Sementara, lanjutnya, uang Negara begitu banyak terbuang. Dimana subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta dan mobil listrik Rp80 juta.

Kalau satu orang Indonesia beli satu juta mobil listrik dengan subsidi Rp80 juta itu berapa berapa banyak subsidi yang dikeluarkan oleh negara. Sehingga mobilnya bertambah banyak, dan jalanan pun tambah macet.

Sehingga Politisi dari Fraksi PKB ini menilai jika kebijakan subsidi motor dan mobil listrik itu menjadi salah satu upaya untuk mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan (EBET), menurutnya hal itu  merupakan kebijakan yang sangat terburu-buru dan tidak menarik.

Hal ini dikhawatirkan akan terjadi ledakan jumlah motor dan mobil di Indonesia, tanpa mengurangi polusi yang ada.

Oleh karenanya ia berharap kebijakan tersebut perlu untuk dikaji ulang.

Kemudian pada kesempatan yang sama Ia juga mendorong PLN untuk mengawal proses transisi energi ke EBET sesuai dengan UU EBET. Karding meminta PLN untuk membuat gambaran nyata dan langkah-langkah konkret dalam proses pengawalan EBET ini.

After 19
Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Saya mendorong pengawalan transisi energi baru dan energy terbarukan. Salah satu poinnya adalah UU tentang EBET (energi baru dan energi terbarukan) ini, banyak hal di dalamnya yang saya kira ke depan menjadi kendaraan untuk mendorong upaya kita melakukan transisi energi.”

“PLN sudah berusaha mendorong itu, tetapi saya ingin gambaran lebih nyata langkah-langkah konkret PLN dalam konteks soal energi baru terbarukan ini,” pungkasnya.***

Berita Terkait

BNI Lakukan Pemblokiran Terhadap Sebanyak 214 Rekening karena Terindikasi Aktivitas Judi Online
BNI Lakukan Pemblokiran Terhadap Sebanyak 214 Rekening karena Terindikasi Aktivitas Judi Online
PT Waskita Karya Tbk Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500 versi Majalah Bisnis Global Fortune
Hasilkan Return yang Lebih Baik, PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence
Optimis Raih Rp49 Triliun pada 2024, Maskapai PT Garuda Indonesia Beberkan Sejumlah Strateginya
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Akibatkan Harga Tahu dan Tempe Berpotensi Alami Kenaikan
Daftar Lengkap 6 BUMN yang akan Dilikuidasi atau Dibubarkan karena Tidak Potensi atau Potensi Minimum
SKK Migas Targetkan Investasi di Sektor Hulu Migas Bisa Capai Sebesar 16,1 Miliar Dolar AS pada Tahun 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 14:25 WIB

BNI Lakukan Pemblokiran Terhadap Sebanyak 214 Rekening karena Terindikasi Aktivitas Judi Online

Sabtu, 13 Juli 2024 - 14:25 WIB

BNI Lakukan Pemblokiran Terhadap Sebanyak 214 Rekening karena Terindikasi Aktivitas Judi Online

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:24 WIB

PT Waskita Karya Tbk Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500 versi Majalah Bisnis Global Fortune

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:30 WIB

Hasilkan Return yang Lebih Baik, PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence

Kamis, 4 Juli 2024 - 11:41 WIB

Optimis Raih Rp49 Triliun pada 2024, Maskapai PT Garuda Indonesia Beberkan Sejumlah Strateginya

Sabtu, 29 Juni 2024 - 15:57 WIB

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Akibatkan Harga Tahu dan Tempe Berpotensi Alami Kenaikan

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:58 WIB

Daftar Lengkap 6 BUMN yang akan Dilikuidasi atau Dibubarkan karena Tidak Potensi atau Potensi Minimum

Kamis, 20 Juni 2024 - 14:02 WIB

SKK Migas Targetkan Investasi di Sektor Hulu Migas Bisa Capai Sebesar 16,1 Miliar Dolar AS pada Tahun 2024

Berita Terbaru