Perlu Dikaji Kembali, Kebijakan Subsidi Motor dan Mobil Listrik Terkesan Terburu-buru

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 9 Februari 2023 - 08:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding. (Dok. Ekonominews.com)

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding. (Dok. Ekonominews.com)

EKONOMINEWS.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan.

Malah, hanya menghabiskan banyak anggaran, sementara dampak yang dihasilkan pun cenderung kurang baik.

“Menurut saya, kebijakan ini sekali lagi kebijakan yang semangatnya bagus, tapi faktanya merusak banyak hal.” “

“Subsidi ini kan subsidi terbuka, mau siapa saja yang beli motor dan mobil kena (dapat) subsidi. Jadi tidak ada miskin, tidak ada kurang mampu, semua bisa dapat.”

“Artinya apa? mobil di Jakarta (kita ambil contoh Jakarta) akan bertambah macet. Karena dengan beli mobil baru, tidak mengurangi mobil lama, karena bukan konversi atau bukan penggantian, jadi asap emisinya tetap akan ada,” papar Karding dalam  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirut PT PLN di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023

Sementara, lanjutnya, uang Negara begitu banyak terbuang. Dimana subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta dan mobil listrik Rp80 juta.

Kalau satu orang Indonesia beli satu juta mobil listrik dengan subsidi Rp80 juta itu berapa berapa banyak subsidi yang dikeluarkan oleh negara. Sehingga mobilnya bertambah banyak, dan jalanan pun tambah macet.

Sehingga Politisi dari Fraksi PKB ini menilai jika kebijakan subsidi motor dan mobil listrik itu menjadi salah satu upaya untuk mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan (EBET), menurutnya hal itu  merupakan kebijakan yang sangat terburu-buru dan tidak menarik.

Hal ini dikhawatirkan akan terjadi ledakan jumlah motor dan mobil di Indonesia, tanpa mengurangi polusi yang ada.

Oleh karenanya ia berharap kebijakan tersebut perlu untuk dikaji ulang.

Kemudian pada kesempatan yang sama Ia juga mendorong PLN untuk mengawal proses transisi energi ke EBET sesuai dengan UU EBET. Karding meminta PLN untuk membuat gambaran nyata dan langkah-langkah konkret dalam proses pengawalan EBET ini.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Saya mendorong pengawalan transisi energi baru dan energy terbarukan. Salah satu poinnya adalah UU tentang EBET (energi baru dan energi terbarukan) ini, banyak hal di dalamnya yang saya kira ke depan menjadi kendaraan untuk mendorong upaya kita melakukan transisi energi.”

“PLN sudah berusaha mendorong itu, tetapi saya ingin gambaran lebih nyata langkah-langkah konkret PLN dalam konteks soal energi baru terbarukan ini,” pungkasnya.***

Berita Terkait

Strategi Trading Prop Firm yang Harus Kamu Ketahui Sebagai Trader
Portofolio BRI Selaras dengan Standar ESG Internasional, Kredit Kepada Sektor Berkelanjutan Capai Rp793,6 Triliun
PSMTI Undang Mentan Andi Amran Sulaiman Sebagai Keynote Spreech di Rakernas Saat Audience di Kantor Kementan
Optimistis Indonesia Wujudkan Swasembada Susu dan daging Sapi, Wamentan Sudaryono Beber Alasannya
6 Prospek Lapangan Minyak yang Produksì 100.000 Barel lni Jadi Andalan untuk Ketahanan Energi Nasional
Optimalisasi Peningkatan Produksi Bawang Merah, Bapanas Dukung Ekosistem Hulu Sampai Hilir
Makin Semangat Layani Pelanggan Jasa Siaran Pers, Situs Pusatsiaranpers.com Tampil Segar dengan Desain Baru
Industri Kelapa Sawit Dinilai Sebagai Komoditas yang Paling Siap Dukung Pencapaian Net Zero Emission
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 8 Oktober 2024 - 20:25 WIB

Strategi Trading Prop Firm yang Harus Kamu Ketahui Sebagai Trader

Kamis, 19 September 2024 - 17:07 WIB

Portofolio BRI Selaras dengan Standar ESG Internasional, Kredit Kepada Sektor Berkelanjutan Capai Rp793,6 Triliun

Jumat, 9 Agustus 2024 - 16:59 WIB

PSMTI Undang Mentan Andi Amran Sulaiman Sebagai Keynote Spreech di Rakernas Saat Audience di Kantor Kementan

Kamis, 8 Agustus 2024 - 11:07 WIB

Optimistis Indonesia Wujudkan Swasembada Susu dan daging Sapi, Wamentan Sudaryono Beber Alasannya

Senin, 5 Agustus 2024 - 14:30 WIB

6 Prospek Lapangan Minyak yang Produksì 100.000 Barel lni Jadi Andalan untuk Ketahanan Energi Nasional

Sabtu, 3 Agustus 2024 - 13:58 WIB

Optimalisasi Peningkatan Produksi Bawang Merah, Bapanas Dukung Ekosistem Hulu Sampai Hilir

Sabtu, 3 Agustus 2024 - 08:25 WIB

Makin Semangat Layani Pelanggan Jasa Siaran Pers, Situs Pusatsiaranpers.com Tampil Segar dengan Desain Baru

Kamis, 25 Juli 2024 - 13:40 WIB

Industri Kelapa Sawit Dinilai Sebagai Komoditas yang Paling Siap Dukung Pencapaian Net Zero Emission

Berita Terbaru

Promo 11.11 Blibli.

LIFESTYLE

Harga Terkini Redmi 13C di Flash Sale 11.11 Blibli

Minggu, 10 Nov 2024 - 16:21 WIB