Keluhkan Program B35, SPKS: Salah Sasaran, Hanya Dinikmati Raksasa Sawit

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 13 Februari 2023 - 06:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petani Kelapa Sawit. (Pixabay.com/sarangib)

Petani Kelapa Sawit. (Pixabay.com/sarangib)

EKONOMINEWS.COM – Peluncuran program B35 dianggap mengabaikan penyaluran subsidi yang dinilai salah sasaran dalam program sebelumnya, B30.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan program ini hanya akan dinikmati oleh segelintir korporasi besar yang mengusasi industri sawit dari hulu hingga ke hilir.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Manseutus Darto, mempertanyakan program B35 ditujukan untuk kepentingan siapa? Pasalnya, becermin dari mandatori B30, kebijakan itu berdampak pada peningkatan harga produk turunan sawit.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dampak dari kebijakan B35 adalah dapat meningkatkan harga pangan termasuk minyak goreng.”

” Selain itu harga tandan buah segar di tingkat petani juga akan tergerus karena mengikuti harga CPO,” kata Darto, dalam keterangannya, Selasa 7 Februari 2023.

Darto melanjutkan, untuk merespons program B35, SPKS meluncurkan laporan baru dan sekaligus mengingatkan pemerintah terkait perbaikan tata kelola biodiesel yang selama ini tidak transparan dan tidak melibatkan petani skala kecil dalam rantai pasok.

Laporan SPKS mengungkap, sepanjang 2019-2021 BPDPKS menghimpun dana pungutan ekspor CPO senilai Rp70,99 triliun.

“Dalam waktu yang sama sekitar Rp66,78 triliun mengalir untuk subsidi biodiesel atau 94,07% dari dana yang terhimpun,” jelas Darto.

Menurut Darto, melalui Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, dinyatakan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Tujuan Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan antara lain adalah mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

Namun alokasi anggaran untuk program-program tersebut tidak proporsional.

Laporan SPKS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi belanja BPDPKS terbesar adalah untuk pembayaran selisih harga biodiesel, yaitu 97,09%.

“Sedangkan untuk dana riset 0,10%, promosi kelapa sawit 0,16%, pengembangan SDM kelapa sawit 0,12%, penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit 2,51%, sarana dan prasarana 0,02%, dan penghimpunan dan pengelolaan dana 0,01%,” papar Darto.

Sementara itu, anggota komisi VI DPR yang juga merupakan ketua panitia kerja pembentukan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Penghimpunan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, Herman Khaeron, mengatakan bahwa tujuan awal dibentuknya BPDPKS adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat.

“Dan (juga) kemandirian petani dalam membentuk koloninya untuk memperkuat hilirasiasi,” kata Herman.

Penggunaan dana ini untuk biodisel dianggap merupakan pelanggaran keuangan, karena sejatinya dana tersebut bukan untuk biodisel.

Terdapat dua belas kelompok korporasi yang menikmati subsidi selisih harga minyak dan biodiesel tersebut, antara lain Wilmar, Best Industry, Darmex Agro, First Resources, Jhonlin, KPN Corp, Louis Dreyfus, Musim Mas, Permata Hijau, Royal Golden Eagle, Sinar Mas, dan Sungai Budi.

Wilmar menjadi korporasi paling besar menerima subsidi di antara kelompok korporasi lain.

Selama periode Januari 2019 hingga September 2021, jumlah subsidi yang telah diterima oleh Wilmar mencapai Rp22,14 triliun.

Berita Terkait

Saham Harita Nickel Cuan, Dividen dan ESG Sama-Sama Kinclong
Proyek Modular Iwan Sunito di Macquarie Park, Hasil Kemitraan CSCI Tiongkok dan Prebuilt Australia
Hijau dari Jawa, Bergema di Auckland: Pertamina Raih Green World Awards 2025 for Environmental
Sapulangit PR dan Persrilis.com Berikan Jasa Public Relations dan Komunikasi Terpadu Lewat Press Release
Media Ekonomi dan Bisnis Siap Mempublikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatann Seremoni Anda!
Energi Kotor dari Hulu Sampai Hilir, Danantara akan Mendanai Proyek Gasifikasi Batu Bara?
Emirates Airlines Rencana Penambahan Frekuensi Perbangan, Dorong Pariwisata Indonesia
Pemerintah Beri Sinyal Positif Terkait Rencana Penurunan Tiket Pesawat Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025

Berita Terkait

Kamis, 19 Juni 2025 - 08:50 WIB

Saham Harita Nickel Cuan, Dividen dan ESG Sama-Sama Kinclong

Rabu, 21 Mei 2025 - 10:42 WIB

Proyek Modular Iwan Sunito di Macquarie Park, Hasil Kemitraan CSCI Tiongkok dan Prebuilt Australia

Kamis, 15 Mei 2025 - 14:54 WIB

Hijau dari Jawa, Bergema di Auckland: Pertamina Raih Green World Awards 2025 for Environmental

Senin, 14 April 2025 - 07:27 WIB

Sapulangit PR dan Persrilis.com Berikan Jasa Public Relations dan Komunikasi Terpadu Lewat Press Release

Rabu, 2 April 2025 - 08:08 WIB

Media Ekonomi dan Bisnis Siap Mempublikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatann Seremoni Anda!

Berita Terbaru

Gedung Bank Indonesia. (Dok. Bi.go.id)

NASIONAL

KPK Geledah Gedung BI, Dugaan Korupsi CSR Kian Terang

Jumat, 20 Jun 2025 - 08:38 WIB

Kejagung Sita Rp11,8 Triliun dari Wilmar. (Tangkapan layar Instagram.com @kejaksaan.ri)

NASIONAL

Lima Anak Usaha Wilmar Bayar Tuntas Uang Kasus Korupsi

Rabu, 18 Jun 2025 - 08:25 WIB

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani. (Dok. bkpm.go.id)

EKONOMI

Danantara Siapkan Dana Jumbo Dorong Target Ekonomi 8 Persen

Selasa, 17 Jun 2025 - 07:37 WIB

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. (Dok. Presiden.go.id)

NASIONAL

Nadiem Makarim Buka Suara Soal Skandal Chromebook

Senin, 16 Jun 2025 - 14:05 WIB