EKONOMINEWS.COM – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima audiensi Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) yang mengadukan soal perkembangan Kasus Meikarta dari sudut pandang konsumen di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 10 Februari 2023.
Dasco menyebut Kasus Meikarta tidak boleh dibiarkan dan harus segera diselesaikan karena para korban pembeli properti itu sudah menyambangi sejumlah komisi di DPR RI mulai dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI hingga Komisi XI.
“Hari ini, kita mendengarkan para korban yang terzalimi oleh pengembang dan tadi kita ambil kesimpulan bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Jangan sampai konsumen atau pembeli yang beriktikad baik kemudian dirugikan,” kata Dasco kepada wartawan usai audiensi di Kompleks Parlemen Senayan.
Sebagai tindak lanjut audiensi, katanya, Komisi VI DPR akan melakukan pemanggilan terhadap pengembang Megaproyek Meikarta yang dikerjakan PT Lippo Cikarang Tbk, Senin 13 Februari 2023.
Kemudian, papar dia, Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan akan melakukan pengecekan bersama perwakilan anggota komisi teknis terkait ke lokasi proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 14 Februari 2023.
“Kita akan cross check di lapangan. Setelah nanti hari Senin (13/2), kita akan minta pengembang datang untuk mencari informasi berimbang dan lebih valid, maka kami akan melakukan kunjungan lapangan,” tuturnya.
Baca Juga:
GoliathTech akan membuka pabrik baru di Ohio, Amerika Serikat
Digital Turbine Memilih Sea Yen Ong Sebagai Wakil Presiden Regional Bidang Penjualan di Asia Pasifik
Dasco menyebut bahwa DPR RI mendukung pergerakan ekonomi, pembangunan, dan investasi properti, namun hal tersebut harus disertai dengan langkah-langkah pengembang yang baik dan tidak melanggar hukum.
Ia menyebut DPR akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan agar Kasus Meikarta dapat berjalan dengan adil, sesuai koridor hukum, dan segera selesai dengan menghasilkan putusan yang tidak merugikan siapa pun.
“Jangan sampai kemudian ada orang yang mempunyai hak, kemudian melakukan hak konstitusional sesuai dengan haknya malah dipidanakan,” ucapnya.
Ia menyebut DPR akan menelusuri Kasus Meikarta dari berbagai pihak dan menindaklanjuti secara komprehensif.
“Bagaimana solusinya agar permasalahan yang ada sekarang ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik,” kata Dasco.
Menurut dia, kejadian ini dapat menjadi masukan yang baik untuk DPR RI maupun pemerintah terkait sejumlah regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Hadir sejumlah anggota dewan dalam audiensi bersama Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan lainnya.***
