Satgas BLBI Diminta Lebih Fokus Eksekusi Hak Tagih kepada Para Obligor dan Debitur

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 23 Februari 2023 - 09:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho. (Dok. DPD.go.id)

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho. (Dok. DPD.go.id)

EKONOMINEWS.COM – Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) fokus mengeksekusi hak tagih kepada para obligor dan debitur yang mengemplang uang rakyat selama puluhan tahun.

Menurut dia, langkah tegas ini sangat diperlukan mengingat para obligor dan debitur terlihat tidak memiliki niat menyelesaikan kewajiban kepada negara.

“Lebih penting bagi Satgas fokus untuk eksekusi hak tagih agar upaya yang dilakukan lebih efektif dan bisa memberikan hasil pengembalian kerugian negara,” kata Hardjuno di Jakarta, Kamis 23 Februari 2023.

Menurutnya, salah satu persoalan yang hingga kini belum tuntas yakni soal dugaan ada hak tagih negara kepada pemilik lama BCA yakni Anthony Salim dan keluarga sejak 1998 sampai dengan 2023.

Masalah itu menjadi bertambah rumit setelah pemerintah menjual salam di BCA melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 dengan harga saham yang sangat murah.

Dengan berfokus pada eksekusi hak tagih, Hardjuno berharap Satgas BLBI tidak hanya terus menyebut sejumlah angka hingga Rp28 triliun atas aset sitaan sejumlah obligor, karena aset tersebut belum terjual sehingga berpotensi mengulangi kesalahan BPPN saat menyita aset obligor BLBI di mana harga aset saat dijual tidak sampai 10 persen dari nilai awal atau yang dijaminkan.

“Klaim ini terkesan semu karena aset yang disita hanya divaluasi, bukan berdasarkan harga jual yang bisa langsung disetorkan ke kas negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan tiga Wakil Ketua, yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Najamudin sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD.

Butir kedua rekomendasi tersebut menegaskan Pansus BLBI DPD menemukan ketidakwajaran (irregularity) dalam proses penjualan aset BCA dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada pembeli baru.

Sedangkan pada butir ketiga, Pansus BLBI DPD menemukan ketidakwajaran saat BCA dikelola oleh tim kuasa direksi yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Berdasarkan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Audit Investigasi BPK 2000- 2004, diduga terdapat tidak kurang dari Rp198 triliun dengan jaminan perorangan atau personal quarantee,” ujar Hardjuno.

After 19
Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Kemudian pada rekomendasi keempat, Pansus BLBI DPD menyatakan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai temuan BLBI belum ada tindak lanjut oleh pemerintah.

Padahal, hasil audit BPK terkait temuan BLBI tersebut diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi.***

Berita Terkait

Purbaya Yudhi Sadewa Beri Penjelasan, Iuran Tapera Bakal Gerus Tabungan dan Daya Beli Masyarakat
Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Kunjungi Menkeu, Perkuat Koordinasi dalam Penyusunan RAPBN 2025
ID FOOD Siap Jaga Ketahanan Pangan Regional Asia Tenggara Lewat Digitalisasi Supply Chain Innovation
Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasannya
Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu
Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya
Kualifikasi Terkini dalam Industri Pembiayaan: Pelatihan Asesor Kompetensi oleh LSP Pembiayaan Indonesia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 19:27 WIB

Purbaya Yudhi Sadewa Beri Penjelasan, Iuran Tapera Bakal Gerus Tabungan dan Daya Beli Masyarakat

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:03 WIB

Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik

Sabtu, 1 Juni 2024 - 10:02 WIB

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Kunjungi Menkeu, Perkuat Koordinasi dalam Penyusunan RAPBN 2025

Kamis, 23 Mei 2024 - 08:50 WIB

ID FOOD Siap Jaga Ketahanan Pangan Regional Asia Tenggara Lewat Digitalisasi Supply Chain Innovation

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:39 WIB

Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasannya

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:20 WIB

Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu

Selasa, 14 Mei 2024 - 12:01 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:02 WIB

Kualifikasi Terkini dalam Industri Pembiayaan: Pelatihan Asesor Kompetensi oleh LSP Pembiayaan Indonesia

Berita Terbaru