Pertamina akan Bangun 10 Depo dan Bebaskan Tanah 2000 Hektar, Seharusnya Ini Syaratnya?

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 8 Maret 2023 - 06:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang. (Instagram.com/@pakindro)

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang. (Instagram.com/@pakindro)

Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

EKONOMINEWS.COM – Kalau punya uang, semua rencana bisa dijalankan dengan mulus, termasuk membangun 10 terminal penampung BBM atau depo penganti Depo Plumpang.

Sebagai imbas kebakaran yang menelan korban jiwa dan belakangan diminta agar direlokasi karena tanah lokasi depo sudah dipadati penduduk.

Namun semua bisa dijalankan kalau pemerintah menolong Pertamina sehingga Pertamina bisa dapat uang dari keuntungan dalam menjual BBM.

Dengan demikian Pertamina bisa punya uang dan dengan uang tersebut maka bisa membangun depo depo baru.

Merawatnya, memeliharanya, dengan level safety tertinggi sebagaimana layaknya penampungan bahan bakar dalam jumlah miliaran liter.

Pertanyaannya apakah Pertamina bisa dapat uang dari untung berdagang BBM? Mari kita lihat sekarang ini.

Semua yang dinamakan keuntungan Pertamina dari hulu sampai ke hilir dalam bisnis BBM semuanya diatur dengen regulasi.

Jadi tidak ada laba atau untung dalam definisi yang sebenarnya dari sisi hukum bisnis dan teori dagang.

Pada dasarnya pemerintah telah mengambil terlalu banyak uang dari rantai suplai BBM, dengan berbagai macam pajak dan pungutan.

Pemerintah mengambil sebagian besar uang untuk dimasukkan ke APBN dan hanya sedikit sekali atau secuil yang disisahkan bagi BUMN Pertamina.

After 19
Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Bayangkan dari jual BBM, pemerintah langsung memungut 15% dari nilai perdagangan BBM dalam bentuk PPN dan PBBKB.

Artinya pemerintah langsung untung Rp. 120 triliun lebih per tahun dari bisnis BBM yakni dari jual solar, pertalite, pertamax serta LPG.

Ini belum termasuk pajak dan pungutan di bagian hulu, kilang dll. Pemerintah bisa meraup Rp. 240-300 triliun setahun.

Bayangkan kalau pedapatan bersih Pertamina sebebesar pajak dan pungutan BBM. Pertamina akan menjadi perusahaan paling kaya di dunia. Nomor 1.

Berapa yang bisa didapat pertamina sekarang, ya hanya secuil, karena semua diatur dengan regulasi dan tekanan politik lainnya.

Harga solar dan pertalite dijual rugi dengan Janji adanya uang pengganti subsidi dan kompensasi kepada Pertamina.

Bagaimana dengan jenis BBM lainnnya, tekanan politik tidak memperbolehkan pertamax ron 92 disesuaikan harganya agar masuk akal dari sisi dagang. Pertamina kadang rugi.

Tahun lalu bisa untung sedikit dilaporkan Rp. 29,7 triliun. Itupun berasal dari subsidi dan kompensasi. Itupun kalau benar dibayar oleh pemerintah tepat waktu.

Lalu bagaimana Pertamina dan depo deponya bisa dapat uang untuk menjaga pipa pipa yang bocor, rusak atau berkarat.

Lalu bagaimana pertamina menjaga keamanan pipa pipa yang melintasi kampung kampung agar tidak dobocorkan oleh orang orang yang kurang waras.

Semua perlu uang, perlu biaya, perlu ongkos. Jadi daripada jadi masalah serahkan saja Plumpang untuk dikelola oleh menteri ESDM dan menteri keuangan.

Yang selama ini menikmati hasil yang paling besar dari penjualan BBM di Jakarta dan sekitarnya.

Kalau semua uang yang diperlukan bagi safety tidak dapat disediakan, maka ke depan perlu segera dipikirkan agar BBM tidak lagi diperdagangkan di Jakarta.

Karena keamanan penampungan BBM itu nomor satu, karena aspek safety tidak bisa ditawar tawar.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sehingga kalau tidak cukup uang untuk menjaga safety, baik secara internal di dalam maupun di luar lingkungan depo atau sekitar lokasi terdampak, maka mulai saat ini pemerintah segera berfikir.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berhenti menggunakan BBM dan mengembangkan mobil listrik termasuk mobil esemka listrik agar menjadi mobil listrik kelas dunia dengan memetapkan captive marketnya Jakarta.

Sudah saatnya! Biar wilayah luar Jakarta saja yang memakai BBM. Jakarta sudah tak ada tempat lagi membangun terminal storage penampungan BBM kapasitas besar miliaran liter. Bahaya!***

Berita Terkait

Bertekad Wujudkan Kedaulatan Pangan, Wamentan Sudaryono: Sektor Pertanian Penting untuk Ditingkatkan
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian
Kembali Cetak Prestasi di Kancah Global, BRI Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024
Kemenkeu Pastikan akan Tetap Selektif dalam Keputusan Menentukan Relaksasi Pemblokiran Anggaran
Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima
Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen
BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di Bawah Rp16.000 per d Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:42 WIB

Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:18 WIB

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian

Senin, 15 Juli 2024 - 12:02 WIB

Kembali Cetak Prestasi di Kancah Global, BRI Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 08:26 WIB

Kemenkeu Pastikan akan Tetap Selektif dalam Keputusan Menentukan Relaksasi Pemblokiran Anggaran

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:36 WIB

Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:55 WIB

Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:11 WIB

BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di Bawah Rp16.000 per d Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:36 WIB

RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Berita Terbaru