Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Impor Beras Jika Kondisi Gabah di Petani Masih Tersedia

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 31 Maret 2023 - 00:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. (Foto : Dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. (Foto : Dpr.go.id)

EKONOMINEWS.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor beras jika kondisi gabah di petani masih tersedia.

“Pemerintah jangan buru-buru impor manakala gabah di petani masih tersedia.

Jadi jangan sampai terjadi gabah yang tersedia tidak diserap, namun malah lebih memilih impor,” kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis 30 Maret 2023.

Ia menyampaikan hal tersebut karena saat ini pemerintah kembali membuka wacana untuk impor beras sebanyak 2 juta ton karena serapan gabah di petani belum bisa memenuhi stok cadangan beras pemerintah.

Menurut dia, impor jangan buru-buru dilakukan, apalagi saat gabah masih tersedia di petani karena di antara tugas negara ialah melindungi petani dan menyediakan ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Konten artikel ini dikutip dari media online Businesstoday.id, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Kedua tugas negara tersebut, kata Dedi, bisa berjalan beriringan jika seluruh lembaga di pemerintahan bekerja sama komprehensif dan tidak saling ego, seperti Kementerian Pertanian fokus meningkatkan produktivitas dan Kementerian Perdagangan bertugas mengatur regulasi ketersediaan.

“Di situlah harus dibangun antara yang produksi dan mengatur regulasi, ketersediaan harus berjalan bersama. ”

“Jangan sampai yang satu ingin meningkatkan produksi, namun yang satu ingin mencari jalan pintas keuntungan besar tanpa mempedulikan nasib petani,” katanya.

Ia menilai saat ini petani kebingungan karena pengusaha atau tengkulak yang biasa menyerap gabah mereka mengalami dilema. Mereka takut kalau menyerap banyak gabah petani, justru malah pemerintah melakukan impor beras.

“Sehingga ketika dia membeli dengan harga cukup tinggi, begitu impor harus jual dengan harga rendah. Kondisi psikologis ini harus diselesaikan agar gabah petani terserap dan penyerapnya punya kepastian,” katanya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sementara di sisi lain, Dedi menyoroti pemerintah dalam hal ini BPS yang selalu membuat “branding” bahwa petani padi harus terus miskin. ia mengatakan saat panen tinggi harga dibuat murah dan saat panen raya justru muncul kebijakan impor.

“Kemudian masuk desain berpikir kenaikan sekian kilogram beras berdampak pada inflasi. Kalau mau Lebaran yang ‘diomongin’ inflasi pasti beras, cabai, dan bawang, tapi harga pakaian naik tidak dianggap inflasi, harga sewa mobil naik tidak dianggap inflasi, ini kan ‘branding’ yang diarahkan untuk petani kita menjadi kelompok marginal yang selamanya akan miskin,” katanya.

Meskipun mereka miskin dari segi statistik BPS, kata dia, tetapi hidupnya jauh lebih berkah dibanding yang tinggi pendapatannya karena sampai hari ini tidak ada petani yang berduyun-duyun datang ke DPR RI demo menuntut nasib mereka.

Hal lain di sektor pertanian, menurut dia, ialah persoalan pupuk karena hingga kini selalu menjadi problem penurunan produktivitas, terutama bagi petani yang memiliki lahan garapan kecil. Ia menilai permasalahan tersebut tak akan pernah berakhir jika hulu hingga hilir tidak ditangani secara serius.

“Kita tahu bahwa dibalik menurunnya produktivitas, ada keuntungan para pedagang, yakni mereka yang senang impor.”

“Jadi ke depan angka statistik dan anggaran pertanian mesti diarahkan pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar agar kita tidak dari tahun ke tahun, dari Lebaran ke Lebaran selalu berbicara beras dan cabai terus, seolah negeri ini tak pernah bergeser masalahnya dari kebutuhan pokok kita,” katanya.***

Berita Terkait

Sapulangit PR dan Persrilis.com Berikan Jasa Public Relations dan Komunikasi Terpadu Lewat Press Release
Media Ekonomi dan Bisnis Siap Mempublikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatann Seremoni Anda!
Energi Kotor dari Hulu Sampai Hilir, Danantara akan Mendanai Proyek Gasifikasi Batu Bara?
Emirates Airlines Rencana Penambahan Frekuensi Perbangan, Dorong Pariwisata Indonesia
Pemerintah Beri Sinyal Positif Terkait Rencana Penurunan Tiket Pesawat Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025
Menteri Pertanian Merespons Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Tetapkan Harga dan Larang Impor Singkong untuk Lindungi Petani
Kementerian ESDM Rekomendasikan Perguruan Tinggi untuk Mendapat IUP Izin Eksplorasi

Berita Terkait

Senin, 14 April 2025 - 07:27 WIB

Sapulangit PR dan Persrilis.com Berikan Jasa Public Relations dan Komunikasi Terpadu Lewat Press Release

Rabu, 2 April 2025 - 08:08 WIB

Media Ekonomi dan Bisnis Siap Mempublikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatann Seremoni Anda!

Kamis, 13 Maret 2025 - 11:58 WIB

Energi Kotor dari Hulu Sampai Hilir, Danantara akan Mendanai Proyek Gasifikasi Batu Bara?

Kamis, 13 Februari 2025 - 10:14 WIB

Emirates Airlines Rencana Penambahan Frekuensi Perbangan, Dorong Pariwisata Indonesia

Rabu, 12 Februari 2025 - 10:15 WIB

Pemerintah Beri Sinyal Positif Terkait Rencana Penurunan Tiket Pesawat Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025

Berita Terbaru