EKONOMINEWS.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan sejumlah koalisi yang telah dibentuk oleh partai-partai politik bukan arahan dirinya sebagai kepala negara dan pemerintahan.
“Yang namanya pilpres (pemilihan presiden) itu urusannya partai atau gabungan partai, jangan Presiden itu di ikut-ikutkan, tapi sering ketua partai ini, dikit-dikit ‘sudah direstui presiden’, apa hubungannya?”
“Saya kadang-kadang mikir apa hubungannya? Enggak ada hubungannya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Ramadhan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu 2 Maret 2023.
Baca Juga:
HSBC Global Research Perkirakan Perekonomian Indonesia Tumbuh Sebesar 5,1 Persen pada Tahun 2025
Dukung Aksi Korporasi IPO, Menteri BUMN Erick Thohir Dorong MIND ID Jadi Class Company
Genjot Ekspor Nasional, Wamentan Sudaryono Dorong Masyarakat Lirik Budidaya Sarang Burung Walet
Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Juga Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta para tokoh partai politik lainnya.
Artinya ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut yaitu Koalisi Indonesia bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
Konten artikel ini dikutip dari media online Lingkarnews.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
“Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya ‘Sudah disetujui Presiden’, urusannya apa saya membangun koalisi? Mencalonkan seseorang?” ungkap Presiden.
Baca Juga:
Mentan Amran Sulaiman Targetkan Kenaikan Produksi Beras Jatim Tertinggi Sepanjang Sejarah
IHSG Awal Tahun Diprediksi Naik, CSA Index Januari 2025 Fokus pada Optimisme Sektor Unggulan
Agar Berkembang Pesat, Sudaryono Pastikan Investasi Peternakan Sapi Libatkan Peternak Lokal
Namun, bila ada usulan soal nama calon presiden, Presiden Jokowi menyebut hal itu lumrah saja.
“Kalau saya ditanya saya jawab, ‘Pak, Bapak setuju ndak Pak Prabowo jadi capres nya?’ Kalau saya ditanya saya jawab kalau saya setuju, saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak.”
“Kalau setuju (ya) setuju, ‘mantap gitu’ (tapi) kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam saja,” tambah Presiden.
Begitu pula dengan lahirnya dua koalisi yaitu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Baca Juga:
Untuk Barang Mewah, Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen
Dapat Nominasi Sebagai Salah Satu Tokoh Dunia Paling Korup 2024 versi OCCRP, Jokowi Beri Tanggapan
“Bentuk KIB ‘Wah itu dari Presiden.. itu yang..’ siapa yang dari? Itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Airlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono, baru datang ke saya ‘Pak mohon restu’.”
“Kalau saya ditanya itu, ‘ya saya restui’ sebetulnya hanya begitu-begitu, jadi bukan ‘Oh anu ya bentuk KIB kayak gini’, enggak pernah,” jelas Presiden.
Sedangkan untuk penyatuan Partai Gerindra dan PKB, Presiden Jokowi mengaku sebagai “penyambung”.
“Pak Prabowo sama Cak Imin, Gerindra dengan PKB juga sama. (Saya ditanya), ‘Bagaimana Pak kalau Cak Imin ini?, ‘Pak bagaimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya, baik-baik saja, terus saya saya menyambungkan ke Pak Prabowo.”
“Pak Prabowo ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan bapak’ hanya gitu-gitu saja, akhirnya sambung gitu loh, bukan karena saya, bukan karena saya,” cerita Presiden.
Namun, ia menyayangkan informasi yang ada di luar pun berubah.
“Tapi di luarnya beda lagi, mungkin Pak Prabowo yang sering (menyampaikan) ‘Ini sudah direstui oleh Presiden’, ya saya sih senang-senang saja,” kata Presiden.***
