EKONOMINEWS.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan sejumlah koalisi yang telah dibentuk oleh partai-partai politik bukan arahan dirinya sebagai kepala negara dan pemerintahan.
“Yang namanya pilpres (pemilihan presiden) itu urusannya partai atau gabungan partai, jangan Presiden itu di ikut-ikutkan, tapi sering ketua partai ini, dikit-dikit ‘sudah direstui presiden’, apa hubungannya?”
“Saya kadang-kadang mikir apa hubungannya? Enggak ada hubungannya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Ramadhan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu 2 Maret 2023.
Baca Juga:
Industri Asuransi Indonesia Kian Tertekan, Dampak Turbulensi Global Diprediksi Meningkat di 2025
Nama Budi Arie Setiadi Disebut di Dakwaan Judi Online, Jaksa Berpeluang Panggil Sebagai Saksi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Juga Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta para tokoh partai politik lainnya.
Artinya ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut yaitu Koalisi Indonesia bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
Baca Juga:
Hijau dari Jawa, Bergema di Auckland: Pertamina Raih Green World Awards 2025 for Environmental
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tanggapi Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman
Pasar Saham RI Bangkit: CSA Index Cetak Rekor Baru Pasca Pemilu dan Sinyal BI Stabil
Konten artikel ini dikutip dari media online Lingkarnews.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
“Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya ‘Sudah disetujui Presiden’, urusannya apa saya membangun koalisi? Mencalonkan seseorang?” ungkap Presiden.
Namun, bila ada usulan soal nama calon presiden, Presiden Jokowi menyebut hal itu lumrah saja.
“Kalau saya ditanya saya jawab, ‘Pak, Bapak setuju ndak Pak Prabowo jadi capres nya?’ Kalau saya ditanya saya jawab kalau saya setuju, saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak.”
Baca Juga:
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
Daftar Lengkap Sejumlah Konglomerat Korea Selatan yang Meraup Keuntungan dari Indonesia
Dampak Perang Tarif Amerika Serikat Terhadap Bisnisnya dan Perekonomian Indonesia Diungkap BRI
“Kalau setuju (ya) setuju, ‘mantap gitu’ (tapi) kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam saja,” tambah Presiden.
Begitu pula dengan lahirnya dua koalisi yaitu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
“Bentuk KIB ‘Wah itu dari Presiden.. itu yang..’ siapa yang dari? Itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Airlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono, baru datang ke saya ‘Pak mohon restu’.”
“Kalau saya ditanya itu, ‘ya saya restui’ sebetulnya hanya begitu-begitu, jadi bukan ‘Oh anu ya bentuk KIB kayak gini’, enggak pernah,” jelas Presiden.
Sedangkan untuk penyatuan Partai Gerindra dan PKB, Presiden Jokowi mengaku sebagai “penyambung”.
“Pak Prabowo sama Cak Imin, Gerindra dengan PKB juga sama. (Saya ditanya), ‘Bagaimana Pak kalau Cak Imin ini?, ‘Pak bagaimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya, baik-baik saja, terus saya saya menyambungkan ke Pak Prabowo.”
“Pak Prabowo ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan bapak’ hanya gitu-gitu saja, akhirnya sambung gitu loh, bukan karena saya, bukan karena saya,” cerita Presiden.
Namun, ia menyayangkan informasi yang ada di luar pun berubah.
“Tapi di luarnya beda lagi, mungkin Pak Prabowo yang sering (menyampaikan) ‘Ini sudah direstui oleh Presiden’, ya saya sih senang-senang saja,” kata Presiden.***
