EKONOMINEWS.COM – Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli menilai kombinasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dari sipil dan militer atau sebaliknya masih dibutuhkan pada Pemilu 2024.
“Pasangan sipil-militer pada Pemilihan Presiden 2024 masih menjadi kebutuhan objektif Bangsa Indonesia,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan komposisi itu untuk memperkuat Konsep “Civilian Order” dalam konteks pembangunan politik demokrasi yang ideal bagi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fathorrahman menegaskan pentingnya kehadiran tokoh berlatar belakang militer dibutuhkan dalam konteks membangun sinergi kekuatan bangsa antara kekuatan sipil yang demokratis dan keterampilan teknis kemiliteran dalam menjaga kedaulatan negara.
Baca artikel penting lainnya di media online Bisnispost.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
“‘Civilian order’ itu penting dalam membangun negara. Namun kehadiran tokoh militer yang sangat terlatih dalam membina teritorial juga dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan sipil,” jelasnya.
Fathorrahman yang pernah menulis tesis mengenai hubungan sipil militer itu menegaskan selama ini pasangan Pilpres 2024 masih terpaku pada survei popularitas dan elektabilitas.
Baca Juga:
Diaspora Tionghua Dunia Gelar Ritual Bersama Menghormati Kaisar Kuning Xuanyuan di Henan
Thunes Luncurkan Pembayaran di Waktu Nyata ke Selandia Baru
Musim Mas Resmikan Smart Class di UINSU, Dukung Pembelajaran Digital dan Generasi Unggul 2045
Lembaga survei belum mempertimbangkan secara kualitatif pasangan calon tersebut dalam mengelola Bangsa Indonesia yang dikenal sangat majemuk.
Kepemimpinan sipil yang tidak memiliki Wawasan Nusantara yang baik terbukti telah membawa bangsa ini tidak sensitif pada pentingnya kedaulatan negara, paparnya.
“Wawasan Nusantara itu sangat penting dimiliki seorang presiden dan wakil presiden. Masalah tersebut sepanjang dua periode sangat terabaikan. Hal itu harus menjadi perhatian seluruh bangsa, terutama elit politik,” katanya.
Menurut dia, jika seorang presiden tidak peka dalam melihat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) atas negara, maka Indonesia akan berpotensi bubar sebagai bangsa yang berdaulat.
Baca Juga:
Shanghai Electric Catat Kinerja Positif pada 2025, Nilai Pesanan Baru Capai Rekor Tertinggi
Mouser Electronics Bahas Peran Kecerdasan Buatan dalam Mengubah Teknologi dan Pengalaman Sehari-hari
Hal itu tambah pria yang akrab dipanggil Fatur ini tanda-tandanya sudah tampak selama kepemimpinan sipil-sipil selama dua periode.
“Silakan saja para pemimpin partai politik berdialog mencari sosok pasangan sipil-militer yang dipandang tepat demi kepentingan bangsa dan negara,” harapnya.***
