Indonesia Development Research Ungkap Kombinasi Militer dan Dibutuhkan pada Pemilu 2024

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 18 April 2023 - 01:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli. (Twitter.com/@FathorrahmanFad)

Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli. (Twitter.com/@FathorrahmanFad)

EKONOMINEWS.COM – Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli menilai kombinasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dari sipil dan militer atau sebaliknya masih dibutuhkan pada Pemilu 2024.

“Pasangan sipil-militer pada Pemilihan Presiden 2024 masih menjadi kebutuhan objektif Bangsa Indonesia,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan komposisi itu untuk memperkuat Konsep “Civilian Order” dalam konteks pembangunan politik demokrasi yang ideal bagi Indonesia.

Fathorrahman menegaskan pentingnya kehadiran tokoh berlatar belakang militer dibutuhkan dalam konteks membangun sinergi kekuatan bangsa antara kekuatan sipil yang demokratis dan keterampilan teknis kemiliteran dalam menjaga kedaulatan negara.

Baca artikel penting lainnya di media online Bisnispost.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

“‘Civilian order’ itu penting dalam membangun negara. Namun kehadiran tokoh militer yang sangat terlatih dalam membina teritorial juga dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan sipil,” jelasnya.

Fathorrahman yang pernah menulis tesis mengenai hubungan sipil militer itu menegaskan selama ini pasangan Pilpres 2024 masih terpaku pada survei popularitas dan elektabilitas.

Lembaga survei belum mempertimbangkan secara kualitatif pasangan calon tersebut dalam mengelola Bangsa Indonesia yang dikenal sangat majemuk.

Kepemimpinan sipil yang tidak memiliki Wawasan Nusantara yang baik terbukti telah membawa bangsa ini tidak sensitif pada pentingnya kedaulatan negara, paparnya.

“Wawasan Nusantara itu sangat penting dimiliki seorang presiden dan wakil presiden. Masalah tersebut sepanjang dua periode sangat terabaikan. Hal itu harus menjadi perhatian seluruh bangsa, terutama elit politik,” katanya.

Menurut dia, jika seorang presiden tidak peka dalam melihat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) atas negara, maka Indonesia akan berpotensi bubar sebagai bangsa yang berdaulat.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Hal itu tambah pria yang akrab dipanggil Fatur ini tanda-tandanya sudah tampak selama kepemimpinan sipil-sipil selama dua periode.

“Silakan saja para pemimpin partai politik berdialog mencari sosok pasangan sipil-militer yang dipandang tepat demi kepentingan bangsa dan negara,” harapnya.***

Berita Terkait

Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih
Dapat Nominasi Sebagai Salah Satu Tokoh Dunia Paling Korup 2024 versi OCCRP, Jokowi Beri Tanggapan
Kasus Hukum Hasto Kristianto Tak Dibahas dalam Pertemuan Ketua Umum Partai Pendukung dengan Prabowo Subianto
Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto, Veronica Tan: Semoga Saya Bisa Layani Masyarakat ke Depannya
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS, Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat
Budi Arie Setiadi Tanggapi Kabar politisi Partai Golkar Meutya Hafid Jadi Menkominfo di Kabinet Prabowo Subianto
Soal Kabinet Prabowo Subianto, Gus Ipul Sebut NU Beri Dukungan Penuh, Mudah-mudahan Sukses Lancar
MPR RI Usulkan agar Presiden RI ke-2 Soeharto Dipertimbangkan Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 19:56 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih

Kamis, 2 Januari 2025 - 14:46 WIB

Dapat Nominasi Sebagai Salah Satu Tokoh Dunia Paling Korup 2024 versi OCCRP, Jokowi Beri Tanggapan

Senin, 30 Desember 2024 - 18:25 WIB

Kasus Hukum Hasto Kristianto Tak Dibahas dalam Pertemuan Ketua Umum Partai Pendukung dengan Prabowo Subianto

Selasa, 15 Oktober 2024 - 14:28 WIB

Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto, Veronica Tan: Semoga Saya Bisa Layani Masyarakat ke Depannya

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 15:05 WIB

Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS, Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat

Berita Terbaru