Satgas BLBI Dapat Tagih Paksa Para Obligor agar Bayar Utang Melalui Aturan Hukum yang Lainnya

EKONOMINEWS.COM – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ingatkan para obligor/debitur segera melunasi utangnya kepada negara

Pemerintah dipastikan tetap mengejar dan menagih mereka meskipun mereka telah berganti kewarganegaraan.

Mengenai obligor/debitur yang telah menjadi warga negara asing, juga bukan masalah karena aset-aset mereka yang menjadi jaminan ada di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Barangnya ada di sini, yang dijaminkan ada di sini barangnya,” kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD yang juga Menko Polhukam.

“Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa keluar Undang-Undang Perampasan Aset. Itu bisa dipakai juga,” kata Mahfud MD.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Ketua Umum PDIP Megawati Tanggapi Soal Kabar Presiden Jokowi Cawe-cawe Politik di Pemilu 2024

Mahfud MD menjelaskan saat ini Satgas BLBI dapat menagih dan memaksa para debitur membayar utang mereka kepada negara melalui aturan hukum yang lain.

Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Dalam PP itu, pemerintah dapat memblokir, menyita aset, dan mencekal para obligor/debitur yang tidak membayar utang, atau tidak punya itikad baik untuk melunasi utangnya.

Mahfud menyebut sanksi-sanksi itu sebagai pembatasan hak keperdataan dan layanan publik bagi para obligor/debitur.

Misalnya, mereka tidak lagi dapat mengajukan kredit ke bank, paspor mereka dicekal sehingga mereka tidak dapat berpergian ke luar negeri.

“Sudah ada payung hukumnya untuk kami melakukan itu. Payung hukumnya sudah keluar,” kata Mahfud MD, Selasa, 6 Juni 2023.

“Jadi, dimohon kooperatif, yang selama ini menghitung tidak ketemu-ketemu (nilai utangnya, red.), mari kita bertemu (dan membahas) bagaimana penyelesaiannya,” katanya.***