EKONOMINEWS.COM – Calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan soal RUU ITE yang dinilai sarat pasal karet di Yogyakarta.
Yaitu di panggung ‘Mata Najwa On Stage: 3 Bacapres Bicara Gagasan’ yang digelar di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 19 September 2023.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo Subianto menilai kebebasan berpendapat tidak boleh dilanggar lantaran berfungsi sebagai penjaga keseimbangan tatanan negara.
Menurut Prabowo Subianto, hal itu adalah salah satu cara masyarakat mengawasi penguasa.
Baca artikel lainnya di sini: Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Menteri yang Cekik Wakil Menteri di dalam Rapat Terbatas di Istana Presiden
“Kebebasan berpendapat sangat penting untuk check and balance, utk mengawasi pejabat, mengawasi penguasa,” kata Prabowo Subianto.
Baca Juga:
CHINT Pamerkan “Prefab Power Pod” di Ajang DCWA 2026, Percepat Pembangunan Pusat Data AI
FORTHING Perkenalkan Seri TK di Eropa, Buka Babak Baru dalam Ekspansi NEV ke Pasar Global
Selain itu, Prabowo Subianto juga mengungkap kekhawatirannnya tentang beragam platform media sosial yang rentan disalahgunakan.
Prabowo Subianto menilai sorotan khusus harus diberikan pada aspek tersebut.
“Intinya yang khawatir adalah nanti platform-plarform itu (digunakan) untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian dan sering (dipenuhi) dengan kebohongan, hoaks dan sebagainya.”
“Menurut saya ini rawan, itu harus diperhatikan,” tutur Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Fair2Care: Canton Fair Luncurkan International Medical Experience untuk Pertama Kalinya
AITO Umumkan Ekspansi ke Pasar Eropa pada 2027 di Ajang Paris Motor Show
Selain menyampaikan gagasannya, Prabowo Subianto hadir di UGM untuk menyampaikan 17 program prioritas yang akan dijalankannya bila dipercaya masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian Prabowo Subianto di antaranya pemberantasan korupsi, pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak dan ibu hamil, keberlanjutan hilirisasi, hingga pelestarian budaya dan seni.*





