EKONOMINEWS.COM – Pemerintah saat ini masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik.
“Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri.”
“Jadi, APBN 2025 tetap akan kami susun,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membahas komposisi RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat. (5/4/2024)
Baca Juga:
Soal Kabar Kaesang Pangarep Tak Diketahui Keberadaanya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni Beri Penjelasan
Selain itu, kata dia, komunikasi dengan pemerintahan baru juga akan dilakukan perihal program-program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut.
“Komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan.”
“Posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru.”
Baca artikel lainnya di sini : Istana Tanggapi Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK
“Postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati termasuk defisit yang di bawah 3 persen,” ujarnya.
Baca Juga:
Soal Perlakuan Khusus kepada Kaesang Pangarep, Ketua KPK: Tidak Ada, Semua Orang di Hadapan KPK Sama
Pemerintah menyepakati untuk menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berada di bawah 3 persen.
Baca artikel lainnya di sini : Kejaksaan Agung Tanggapi Beredarnya Kabar Terkait 2 Artis Terkenal Terseret Kasus Korupsi Timah
“Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga.”
“Itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya,” kata Menkeu.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah.
Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.
“Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan.”
“Bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang,” ujar Sri Mulyani.***
Artikel di atas, sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis Harianinvestor.com
Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Arahnews.com dan Pangannews.com
Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
