EKONOMINEWS.COM – PDI Perjuangan menanggapi isu resuffle kabinet, termasuk yang dikabarkan menimpa menteri yang berasal dari kalangan kader PDIP.
Termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang dikabarkan akan terkena perombakan kabinet.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sejak awal partainya tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Bagaimana Membaca Harga Saham yang Jatuh dan Terjungkal dalam Beberapa Hari Ini?
Energi Kotor dari Hulu Sampai Hilir, Danantara akan Mendanai Proyek Gasifikasi Batu Bara?
Menurutnya, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet, meski mengantarkan kemenangan pada dua kali pemilu.
“Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” kata
“Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan.”
“Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” katanya.
PDIP Menghormati Hak Prerogatif Presiden dalam Keputusan Resuffle Kabinet
Dikutip Arahnews.com, Hasto mengatakan, PDI Perjuangan selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Ungkap Alasan Tunjuk Investor Global Ray Dalio untuk Kembangkan Danantara
Salah Satunya James Riady, Inilah Daftar 8 Konglomerat yang Bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto
Isu Keterlibatan Erick Thohir dan Garibaldi Thohir dalam Kasus Minyak Mentah, Kejagung Angkat Suara
Termasuk menghormati hak prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet.
Oleh karena itu, terkait isu adanya kabar yang menyebut salah satu menteri dari kadernya terkena perombakan kabinet.
Hasto menyatakan PDIP menghormati hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo.
“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif.”
Baca Juga:
Marhaban ya Ramadhan, Semoga di Bulan yang Penuh Rahmat Ini, Kita Aelalu dalam Lindungan Allah SWT
Selamatkan Pantai Utara Jawa, AHY Ditugaskan Presiden Prabowo Subianto Bangun Giant Sea Wall
“Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024)
Berpolitik untuk Penuhi Kepercayaan masyarakat Sesuai Janji Kampanye
Menurut Hasto, berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.
“Jadi, itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye.”
“Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” ujar Hasto
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.
“Ya kalau diperlukan. Saya ‘kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan.”
“Saya masih punya hak prerogatif itu,” jelas Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Pangannews.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Kalimantanraya.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
