EKONOMINEWS.COM – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengingatkan pentingnya akurasi data terkait polemik impor beras yang belakangan terjadi.
Menurut Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu, Badan Pusat Statistik (BPS) punya peran krusial dalam hal ini.
Pasalnya, data menjadi penting untuk menentukan perlu tidaknya impor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kunci dari semua terkait kebijakan impor atau ekspor ataupun langkah-langkah ini adalah soal data.”
” Di sinilah BPS menjadi krusial, menjadi penting perannya karena data ini jadi sumber untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, yang lebih cepat,” katanya dalam webinar “Polemik Impor Beras di Akhir Tahun” yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa 27 Desember 2022.
Hal itu menjadi penting lantaran saat ini Indonesia telah memiliki kebijakan satu data.
“Sumber data hanya satu yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS bisa menyampaikan data-data akurat sehingga sebagai dasar apakah perlu impor apakah tidak,” katanya.
Baca Juga:
ISB Rayakan 25 Tahun dengan Beasiswa 100% bagi Calon Peserta PGP Internasional
Flexsys Mengumumkan Kenaikan Harga Global untuk Sulfur Tak Larut
Arif menyebut kebijakan perberasan nasional sangat sensitif secara ekonomi dan politik karena merupakan komoditas yang strategis.
Ia menuturkan produksi beras sendiri sangat bergantung pada berbagai variabel, terlebih di tengah perubahan iklim yang saat ini terjadi.
Belum lagi guncangan dari konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan krisis energi sehingga harga pupuk mengalami kenaikan.
“Di sisi lain, konversi lahan yang juga selalu sehingga tantangan untuk memacu produktivitas ini sudah menjadi keniscayaan,” katanya.
Baca Juga:
Menutup Kesenjangan Literasi Digital Berpotensi Mendorong PDB Global hingga Triliunan Dolar
Arif mengatakan fenomena atas konflik-konflik tersebut sebenarnya sudah diprediksi oleh IPB pada Agustus lalu.
Dalam prediksi tersebut disebutkan bahwa pada akhir tahun akan terjadi kenaikan harga dan akan terjadi penurunan produksi sekitar 0,68 persen jika dalam tiga atau empat bulan sebelumnya tidak ada upaya maksimum.
“Kalau ada effort (upaya) khusus, terobosan (breakthrough) dari pemerintah, tentu produksi akan tetap naik di atas 1 persen, dan harga lebih bisa terkendali,” kata Arif Satria.***
