Tersangka Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo Tak Dikenakan TPPU, MAKI Gugat Praperadilan Kejagung

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 17 Juni 2023 - 00:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Johnny G. Plate. (Dok. Kominfo.go.id)

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Johnny G. Plate. (Dok. Kominfo.go.id)

EKONOMINEWS.COM – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juni 2023.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Gugatan praperadilan terkait tidak dikenakannya tindak pidana pencucian uang kepada para tersangka korupsi proyek BTS Bakti Kominfo.

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan dengan tanda terima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 62/PudPra/2023/PM. Jak. Sel.

“Gugatan praperadilan bertujuan mengejar pelaku yang lebih besar dan lebih luas,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Dalam gugatan yang dimohonkan (petitum), pemohon dalam hal ini MAKI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan secara hukum termohon (Kejagung) telah melanggar

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Prabowo Subianto Ungkap Alasan Beli 12 Unit Pesawat Tempur Angkatan Udara Qatar, Mirage 2000-5

1. Ketentuan Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHAP

2. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

Pada tindak pidana korupsi perkara dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo berupa tidak ditetapkannya tersangka TPPU atas:

1. Johnny G. Plate
2. Anang Achmad Latif
3. Yohan Suryanto
4. Irwan Hermawan

5. Oknum penerima saweran uang
6. Sluruh pemilik perusahaan pemborong
7. Seluruh pemilik perusahaan subkontraktor/supplier barang

Yang diduga terlibat dugaan penyimpangan dan perkara dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo.

Meminta hakim untuk memerintahkan Kejagung melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dugaan tindak pidana korupsi perkara dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo dalam bentuk mengembangkan dan melanjutkan penyidikan TPPU.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Dengan menetapkan tersangka atas nama Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, dan oknum penerima saweran uang, seluruh pemilik perusahaan pemborong dan seluruh pemilik perusahaan subkontraktor/supliyer barang yang diduga terlibat dugaan penyimpangan dan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo.

Kemudian meminta hakim memerintah Kejagung untuk melakukan pengawasan sehingga menetapkan tersangka TPPU perkara dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo terhadap para tersangka.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil
Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni
Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng
Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka
Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto
Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi
Jaksa Agung ST Burhanuddin Rotasi Sebanyak 78 Pejabat Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:17 WIB

Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:04 WIB

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi

Senin, 10 Juni 2024 - 10:28 WIB

Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:04 WIB

Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng

Kamis, 6 Juni 2024 - 07:37 WIB

Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka

Minggu, 2 Juni 2024 - 08:47 WIB

Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto

Kamis, 30 Mei 2024 - 16:37 WIB

Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi

Senin, 27 Mei 2024 - 08:02 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin Rotasi Sebanyak 78 Pejabat Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya

Berita Terbaru