Pekan Ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Butuhkan Keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 26 Juli 2023 - 06:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (Dok. Setkab.go.id)

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (Dok. Setkab.go.id)

EKONOMINEWS.COM  – Saat ini KPK menanti kedatangan dari Menhub Budi Karya Sumadi untuk memberikan keterangan.

Hal itu terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera periode 2018-2022.

Pasalnya Menhub Budi Karya Sumadi berjanji akan menghadiri pemeriksaan pada pekan ini.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demikian, hal tersebut disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa, 25 Juli 2023.

Baca artikel lainnya di sini: KPK Panggil Menhub Budi Karya Sumadi Sebagai Saksi Terkait Kasus Dugaan Suap di DJKA Kemenhub

“Beliau (Menhub) bersedia memberikan keterangan. Kita juga sedang menunggu.

“Beliau kan menyampaikan bahwa waktu Minggu kemarin kan kirim surat bahwa sedang ada dinas, menjalankan tugas negara.”

“Beliau juga sempat menyampaikan Minggu ini kalau sudah selesai akan segera dilaksanakan,” ungkap Asep Guntur Rahayu.

“Kita tunggu saja di Minggu ini. Kalau sudah selesai tugas, kita juga tidak ingin mengganggu tugas negara.”

“Beliau adalah pejabat negara tentunya juga mendukung upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi,” sambung Asep Guntur Rahayu.

KPK menegaskan tim penyidik membutuhkan keterangan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Dalam kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera periode 2018-2022.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut keterangan Menhub Budi dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa pidana yang dilakukan para tersangka dalam kasus ini.

“Yang pasti bahwa kami memanggil Menteri Perhubungan tentu dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini,” ujar Ali dalam keterangannya, Minggu 16 Juli 2023.***

Berita Terkait

Jawa Pos vs Dahlan: Siapa Berhak Dividen Rp89 Miliar? Sengketa Memanas
BUMN Energi di Bawah Tekanan: Skandal Rp285 Triliun Guncang Pertamina
KPK Usut Korupsi Proyek EDC BRI Rp2,1 Triliun, Kerugian Negara Miliaran
Harga Diri Taruhan! Maman Bawa Bukti ke KPK, Bantah Pakai Uang Negara
Dirut Allo Bank Dicegah KPK, Kasus EDC BRI Guncang Pasar Keuangan
KPK Geledah Gedung BI, Dugaan Korupsi CSR Kian Terang
Lima Anak Usaha Wilmar Bayar Tuntas Uang Kasus Korupsi
Nadiem Makarim Buka Suara Soal Skandal Chromebook

Berita Terkait

Kamis, 17 Juli 2025 - 10:10 WIB

Jawa Pos vs Dahlan: Siapa Berhak Dividen Rp89 Miliar? Sengketa Memanas

Rabu, 9 Juli 2025 - 15:15 WIB

KPK Usut Korupsi Proyek EDC BRI Rp2,1 Triliun, Kerugian Negara Miliaran

Sabtu, 5 Juli 2025 - 06:37 WIB

Harga Diri Taruhan! Maman Bawa Bukti ke KPK, Bantah Pakai Uang Negara

Kamis, 3 Juli 2025 - 10:32 WIB

Dirut Allo Bank Dicegah KPK, Kasus EDC BRI Guncang Pasar Keuangan

Jumat, 20 Juni 2025 - 08:38 WIB

KPK Geledah Gedung BI, Dugaan Korupsi CSR Kian Terang

Berita Terbaru