Kasus Importasi Emas, Kejagung Dalami PT Untung Bersama Sejahtera dan PT Indah Golden Signature

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 27 Januari 2024 - 06:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi. (Dok. kejati-malut.kejaksaan.go.id)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi. (Dok. kejati-malut.kejaksaan.go.id)

EKONOMINEWS.COM – Tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung hingga saat ini, masih terus melakukan pendalaman.

Terkait dengan kasus dugaan manipulasi kode Harmonized System atau HS untuk kegiatan ekspor dan impor komoditas emas.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Ia mengatakan dalam kasus tersebut, pihaknya tengah mendalami adanya keterlibatan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Signature (IGS).

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung saat ini telah menaikan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Baca artikel lainnya di sini :Mobil Parkir Milik Wisnu Nugroho Tertimpa Pohon Tumbang, Kabupaten Magetan Diamuk Cuaca Ekstrim

Kenaikan status ini dilakukan, usai tim penyidik menggeledah PT UBS yang terletak di Tambaksari dan PT IGS di Genteng, Surabaya.

“Sampai sekarang masih kami dalami keterlibatannya (IGS dan UBS),” kata Kuntadi, di Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024

Lebih jauh, ia menerangkan penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut temuan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lihat juga konten video, di sini: Banjir Landa Kabupaten Halmahera Selatan, Satu Orang Meninggal dan Sebanyak 471 Jiwa Terdampak

Terkait dugaan kasus korupsi batangan emas impor senilai Rp189 triliun.

After 19
Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Kendati demikian, Kuntadi mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu pendapat ahli soal penanganan kasus ini.

“Karena, hingga saat ini masih didalami dan dikonsultasikan. Lantaran, ada perdebatan terkait dengan penerapan pasalnya,” bebernya, dikutip dari TVRI News.

“Jaksa khawatir penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas ini justru masuk ke sektor kepabeanan,” sambung dia.***

Artikel ini juga sudah dìterbitkan di portal berita Infobumn.com.***

Berita Terkait

Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden
Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil
Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni
Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng
Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka
Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto
Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:39 WIB

Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:17 WIB

Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:04 WIB

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi

Senin, 10 Juni 2024 - 10:28 WIB

Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:04 WIB

Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng

Kamis, 6 Juni 2024 - 07:37 WIB

Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka

Minggu, 2 Juni 2024 - 08:47 WIB

Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto

Kamis, 30 Mei 2024 - 16:37 WIB

Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi

Berita Terbaru