Ganti Posisi Jabatan Menko Pilhukam yang Ditinggalkan Mahfud MD, Presiden Jokowi akan Terbitkan Keppres

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 3 Februari 2024 - 00:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Facbook.com/@Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo. (Facbook.com/@Presiden Joko Widodo)

EKONOMINEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghormati keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan (Polhukam).

Dengan cara menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri kepada Presiden dalam beberapa waktu ke depan.

“Presiden menghormati Pak Mahfud menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana

Ari Dwipayana menyampaikan hal itu pada saat memberikan keterangan pers pada Rabu 31 Januari 2024.

Presiden, lanjut Ari Dwipayana, secara khusus akan menindaklanjuti keputusan Mahfud MD.

Setelah menerima surat pengunduran diri sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Subianto Joget Gemoy Bareng Puluhan Ribu Warga di Malang Saat Diterpa Kabar Hoaks Jatuh Sakit

Terdapat mekanisme sesuai perundangan yang bakal ditempuh oleh Presiden setelah menyetujui mundurnya Mahfud MD dari jabatan strategis itu.

Maka, akan diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengganti posisi yang ditinggalkan oleh Mahfud MD.

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto Sebut Indonesia Butuh Keberlanjutan Pembangunan Saat Hadiri Acara ‘Rabu Biru’

Proses tersebut, tambah Ari, dalam rangka memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan kewenangannya.

After 19
Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Fungsi yang dijalankan oleh Menko Polhukam tetap berjalan seperti biasa,” kata Ari Dwipayana.*

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Arahnnews.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Fokussiber.com dan Hallokaltim.com

Berita Terkait

Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden
Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil
Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni
Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng
Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka
Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto
Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:39 WIB

Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:17 WIB

Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:04 WIB

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi

Senin, 10 Juni 2024 - 10:28 WIB

Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:04 WIB

Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng

Kamis, 6 Juni 2024 - 07:37 WIB

Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka

Minggu, 2 Juni 2024 - 08:47 WIB

Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto

Kamis, 30 Mei 2024 - 16:37 WIB

Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi

Berita Terbaru