Beredar Video dengan Narasi Ketidaknetralan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Humas Polri: Informasi yang Menyesatkan

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 12 Februari 2024 - 09:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Humas.polri.go.id)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Humas.polri.go.id)

EKONOMINEWS.COM – Polri menanggapi video yang beredar di media sosial soal ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024

Polri menyatakan videosoal ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah informasi yang menyesatkan atau hoax.

Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.

Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.

Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas.

Untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Baca artikel lainnya di sini : Inilah Penampilan Titiek Soeharto Bernyanyi pada Kampanye Akbar Prabowo – Gibran di Gelora Bung Karno, Senayan

Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas.

Dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lihat juga konten video, di sini: Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Semoga Allah Takdirkan Prabowo – Gibran Jadi Pemimpin Indonesia

Lalu, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

After 19
Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Menanggapi video viral ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah menyesatkan atau hoax.

“Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax” ungkap Sandi dalam keterangannya dikutip pada Senin (12/2/2024).

“Dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sandi juga mengingatkan masyarakat agar tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi kembali menegaskan bahwa Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

“Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu.”

“Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat,” tukasnya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Hallopresiden.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Indonesiaraya.co.id dan Bintangnews.com

Berita Terkait

Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden
Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil
Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni
Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng
Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka
Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto
Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:39 WIB

Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:17 WIB

Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:04 WIB

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi

Senin, 10 Juni 2024 - 10:28 WIB

Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:04 WIB

Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng

Kamis, 6 Juni 2024 - 07:37 WIB

Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi UsaiSempat Disebut Sebagai Tersangka

Minggu, 2 Juni 2024 - 08:47 WIB

Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia, Ini Kata Prabowo Subianto

Kamis, 30 Mei 2024 - 16:37 WIB

Peraturan Pemaksaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Pekerja Wajib Batal, Melanggar Konstitusi

Berita Terbaru